Apa Maksudnya Pertanyaan “Kita Cinta Papua?”

I’M YOUR FRIEND – “Melawan RASISME. Black Lives Matter. West Papua Lives Matter. Melanesian Lives Matter.”

Apa bedanya selama 56 tahun para penguasa Indonesia menggunakan kata-kata: “PAPUA ADALAH SAUDARA-SAUDARA KITA” dengan pernyataan “KITA CINTA PAPUA?” Tetapi, fakta di lapangan, orang asli Papua ditembak mati seperti hewan dan binatang tetapi para kriminal atau pembunuh ini dianggap seperti pahlawan, dilindungi dan dipromosikan jabatan.

Menurut penulis, kalimat ” KITA CINTA PAPUA” ada beberapa tujuan atau agenda terselubung Indonesia yang perlu diwaspadai oleh seluruh orang asli Papua.

“KITA CINTA PAPUA” itu pernyataam Omong Kosong. Indonesia mencintai sumber daya alam (SDA) yang ada di Tanah Papua, bukan mencintai manusianya. Karena manusianya dibantai seperti hewan dan binatang sejak 1 Mei 1963-2020 sekarang.
Indonesia berusaha menutupi kejahatan dan kekerasan Negara selama 56 sejak 1 Mei 1963-2020 yang sudah menjadi persoalan internasional tentang pelanggaran berat HAM.

Prof. Dr. Franz Magnis Suseno dengan tepat menyatakan:

“Ada kesan bahwa orang-orang Papua mendapat perlakuan seakan-akan mereka belum diakui sebagai manusia. Kita teringat pembunuhan keji terhadap Theys Eluay dalam mobil yang ditawarkan kepadanya unuk pulang dari sebuah resepsi Kopassus.”

“Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing. Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia.” (hal.255).

“…kita akan ditelanjangi di depan dunia beradab, sebagai bangsa yang biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski tidak dipakai senjata tajam.” (hal.257). (Sumber: Franz: Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme Bunga Rampai Etika Politik Aktual, 2015).

Pemerintah Republik Indonesia berusaha menghindari dari kegagalan penyelesaian 4 akar persoalan Papua sebagai luka membusuk dalam tubuh bangsa Indonesia yang dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang tertuang dalam buku Papua Road Map: Negociating the Past, Improving the Present and Securing the Future (2008), yaitu:

(1) Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia; (2) Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian;
(3) Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri; (4) Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.

Ini sejarah pengulangan dari penguasa Indonesia. Surar Edaran Menteri Agama RI ” KITA CINTA PAPUA” ini mengingatkan janji Pemerintah Republik Indonesia melaui Menteri Dalam Negeri RI Amir Machmud kepada rakyat dan bangsa Papua dihadapan peserta Dewan Musyawarah Pepera yang dipilih oleh ABRI (kini: TNI) di Merauke pada Selasa, 14 Juli 1969.

“…pemerintah Indonesia, berkeinginan dan mampu melindungi untuk KESEJAHTERAAN rakyat Irian Barat, oleh karena itu, tidak ada pilihan lain, tetapi tinggal dengan Indonesia.”

Tetapi, melihat realitas dalam perjalanan 51 tahun sejak 1969 sampai 2020 sangat paradoks dengan kata-kata indah itu berubah menjadi tragedi kemanusiaan dan malapetaka, penderitaan, tetesan air mata, cucuran darah berkepanjangan dan tulang belulang yang berserakkan yang dialami rakyat Papua di atas Tanah mereka sendiri.

Pada periode Presiden Indonesia, Dr. Bambang Susilo Yudhoyono, seluruh rakyat Papua mengembalikan Otonomi Khusus karena Otsus dianggal gagal. SBY menghindari dengan mengeluarkan Keppres Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B).

Pada saat dalam sidang PBB beberapa negara mempersoalkan kegagalan Otsus yang dikembalikan rakyat Papua dengan dalam bentuk peti mati dan di luar peti mati tertulis “ALMARHUM OTSUS. waktu itu. Untuk membendung itu pemerintah Indonesia tampil dengan solusi UP4B dan anggota PBB memberikan apresiasi luas. Ternyata PBB juga dibohongi oleh Indonesia.

“KITA CINTA PAPUA” sama saja dengan program UP4B. Kita Cinta Papua akan digunakan Indonesia untuk menghindari dari tekanan PBB tentang kegagalan Otsus dan pelanggaran berat HAM yang sudah menjadi persoalan internasional.

“KITA CINTA PAPUA” juga untuk meredam suara kritis sebagai suara kenabian Gereja-gereja di Papua, terutama suara tegas dari Dewan Gereja Papua (WPCC) dan 57 Pastor Orang Asli Papua. Dewan Gereja Papua (WPCC) tidak akan ditaklukkan dengan tawaran dan alasan apapun. Karena Gereja adalah konstitusi ilahi yang didirikan Tuhan Yesus diatas batu karang yang teguh dan alam maut tidak akan menguasai.

Jadi, orang-orang yang tidak kritis dengan mudah terjebak dengan siasat para penguasa kolonial yang kelihatannya seperti ada keuntungan, tetapi penuh racun dan tipu daya. Membaca dari SURAT EDARAN NOMOR: SE. 19 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM KEMENTERIAN AGAMA tentang “KITA CINTA PAPUA” terkesan baik.

“Inti Program Kementerian Agama “Kita Cinta Papua.” adalah memajukan pendidikan dan keagamaan di Provinsi Papua dan Papua Barat melalui dukungan pembangunan sekolah dan gereja di Papua dan Papua Barat, dan dukungan beasiswa kepada generasi muda di Provinsi Papua dan Papua Barat sehingga dapat mengenyam pendidikan pada setiap jenjang secara berkelanjutan.”

Sebagai bukti bahwa Surat Edaran Menteri Agama RI adalah benar-benar” KITA CINTAI PAPUA”, maka permintaan rakyat Papua dari Sorong-Merauke, bahkan yang ada di Luar Negeri sebagai berikut:

Buktikan dengan salah satu contoh saja. Tangkap dan adili serta menghukum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menewaskan 4 siswa di Paniai pada 8 Desember 2014. Nama-nama siswa yang tewas di tangan TNI: Simon Degey (17), Apinus Gobay (16), Alfius Youw (18) dan Yulianus Yeimo (17). Karena Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo sudah berjanji untuk penyelesaian kasus ini, tetapi sampai sekarang kasus penembakan 4 siswa itu belum diselesaikan sampai saat ini.

Proses Penangkapan, dan peradilan dan tuntutan terhadap anggota TNI yang menewaskan 4 siswa tersebut harus dipublikasikan secara luas, bahwa Surat Edaran Menteri Agama RI “KITA CINTA PAPUA” adalah benar dan dapat dipercaya.

Pemerintah Indonesia menghentikan perang di Nduga dan menarik seluruh pasukan yang sedang beroperasi di Nduga dan juga seluruh pasukan non organik dari Sorong-Merauke.
Pemerintah Indonesia mengijinkan wartawan asing masuk ke Papua sesuai janji Presiden RI, Ir. Joko Widodo untuk melihat dan meliput hasil pembangunan dalam Otonomi Khusus 2001 selama 19 tahun.
Pemerintah Indonesia mengijinkan Pelapor Khusus PBB untuk masuk ke Papua untuk memantau perubahan dan kemajuan rakyat Papua dalam Otonomi Khusus 2001 selama 19 tahun.
Rakyat Papua dari Sorong-Merauke dan yang ada di Luar Negeri akan percaya pemerintah Indonesia dan Surat Edaran “KITA CINTA PAPUA” apabila permintaan nomor 1-4 dapat diperhatikan dan dibuktikan dengan sungguh-sungguh. Rakyat Papua dari Sorong-Merauke, dan dari Luar Negeri tunggu BUKTI dari pemerintah Republik Indonesia.

Ita Wakhu Purom, 21 Agustus 2020

Penulis: